Berita Kota Nasional
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba menggelar pertemuan mendadak dengan jajarannya guna membahas kasus kekerasan militer di Papua, seperti dilansir laman YouTube. Kekerasan itu ternyata dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
PERTEMUAN di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/10), itu diikuti Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Menlu Marty Natalegawa.
Dalam keterangan persnya, TNI mengakui kebenaran isi video kekerasan berjudul "Indonesia Military Ul-Treat and Torture Indigenous Papua" yang ditayangkan YouTube dengan durasi sekitar Umat menit sejak Sabtu lalu. Ini diketahui setelah diadakan penyelidikan oleh TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kemenko Polhukam.
"Ada tindakan prajurit di lapangan yang berlebihan," ujar Djoko, didampingi Purnomo Yusgiantoro dan Agus Suhartono.
Djoko menjelaskan, berdasarkan laporan awal, korban yang berada di video itu diduga adalah pelaku penembakan karyawan perusahaan yang berada di Papua, seperti Freeport Indonesia. Korban juga diduga pelaku instabilitas keamanan di Papua.
Ketika ditanya soal identitas pelaku, Djoko enggan menjawabnya. Mantan Panglima TNI itu hanya mengatakan, penyelidikan saat ini terus dilakukan. Saat ini, sudah ada tim khusus yang menyelidiki kasus itu.
Pada Kamis lalu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim mengatakan, video tersebut benar. Diperkirakan, video direkam pada 12 April 2010. Sedangkan korban kekerasan didugabernama Kinderman Gire, pendeta sebuah gereja di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Korban saat ini diperkirakan sudah meninggal.
Menurut Djoko Suyanto, Presiden sangat concern dan memberikan perhatian yang cukup dalam terhadap kejadian yang ditayangkan melalui media massa itu. Persoalan kekerasan di Papua dan masalah ketimpangan sosial serta keamanan dibahas secara intensif.
Djoko menegaskan, pemerintahan Yudhoyono sangat berkomitmen membangun Papua dan mengunakan pendekatan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya. "Sejak beliau jadi presiden, policy terhadap Papua adalah mengedepankan aspek perekonomian dan kesejahteraan dalam mengelola pembangunan di Papua. Jadi, tidak benar bahwa seolah-olah di Papua itu negara masih melakukan operasi militer," kata Djoko.
Dia menambahkan, "Yang jelas ini sudah ditangani dan sudah ada tim khusus dan Panglima Kodam XVII/ Cenderawasih concern. Bagaimana penerapan terhadap anggota yang melakukan di luar kebijakan makro pemerintah, sudah barang tentu akan ditindaklanjuti melalui aturan-aturan yang berlaku di TNI," tegas Djoko.
Bukan OPM
Sementara itu, Ketua DPRD Puncak Jaya Nesko Wonda mengkonfirmasi, korban kekerasan TNI di video itu adalah Warga sipil. "Itu warga sipil biasa, bukan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Lokasinya juga di sekitar wilayah di Tingginambut, tapi belum tahu di kampung mana," kata Ncsko kemarin, sebagaimana dilansir TempolnKraktif.
Nesko sangat menyayangkan kekerasan aparat keamanan itu. "Aksi kekerasan ini mengesankan semua warga Puncak Jaya dicap sebagai separatis. Jika menganggap warga Puncak Jaya juga warga Indonesia, kenapa masih selalu mengedepankan kekerasan? Aksi kekerasan ini jelas semakin membuat luka hati orang Papua, khususnya warga dj Puncak Jaya," terangnya, tb.
Terjadi pada : 23 Oct 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar